Bali, InfoPublik - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan konkret terhadap inisiatif sertifikasi lahan air.

Hal itu disampaikan AHY saat tampil menjadi pembicara di World Water Forum (Forum Air Sedunia) ke-10, khususnya pada sesi Forum Local dan Regional Government di Bali, Rabu (22/5/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menjelaskan bahwa sertifikasi lahan air yang dimaksud adalah dengan melakukan sertifikasi atas Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) untuk pemanfaatan air. Dirinya juga menekankan, kedepannya urusan perizinan penggunaan lahan untuk pemanfaatan air akan terus diintegrasikan

"Itu juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan administrasi tanah dan air," ujar AHY.

AHY mengatakan, urusan air itu tidak bisa terlepas dengan lainnya, termasuk soal tanah. Untuk itu, kata dia, Kementerian ATR BPN memiliki andil juga untuk mengakomodasi kepentingan lainnya.

"Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas satu sama lainnya, oleh karena itu kementerian ATR-BPN punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan," katanya.

Dalam forum internasional tersebut AHY juga mengusulkan perlu adanya suatu lembaga pada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan sinkronisasikan seluruh kebijakan strategis dan aksi yang terkait dengan pengelolaan air.

Pada tataran internasional, lanjut AHY, perlu juga ada sebuah lembaga yang bertujuan untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman krisis air yang segera datang. Lembaga ini harus gesit dan adaptif untuk dapat menanggulangi berbagai macam dimensi dalam hal pengelolaan air khususnya untuk mencegah dan memitigasi krisis yang dapat terjadi.

"Mari kita bersatu, mari kita berkolaborasi melalui forum yang sangat bergengsi ini, semoga kita dapat menghasilkan solusi yang efektif hari ini dan kita dapat mengambil tindakan yang nyata," ujar AHY.

Pada bagian lain, AHY mengungkapkan perlunya manajemen air yang kongkrit dan nyata untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, ada tiga manajemen yang harus dikedepankan.

"Pertama kita mengenakan bahwa manajemen air, manajemen air bersih ini harus ditunjukkan pada penguatan dan kemakmuran untuk rakyat. Jadi kemudian jangan sampai air yang merupakan elemen yang mendalam dari kehidupan tidak untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, bagaimana memiliki akses air yang berkeadilan dan bisa dirasakan semua golongan. Tidak boleh ada yang sulit mendapatkan air bersih dan sanitasi. Ketiga, keberlanjutan secara global warming, krisis iklim, dan kelangkaan air, serta tanah itu tidak pernah habis. Artinya selalu menjadi isu dan perdebatan konflik di belahan dunia," jelas AHY.