Bali, InfoPublik - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta aktivitas yang adil dan keberlanjutan, perlu ada suatu lembaga pada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan sinkronisasikan seluruh kebijakan strategis dan aksi yang terkait dengan pengelolaan air.

"Terkait dengan pengelolaan air, kami memiliki ide dan mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional untuk koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral, serta mengatasi ego sektoral maupun benturan kepentingan antarstakeholder," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 pada sesi Local & Regional Forum, di Bali, Rabu (22/5/2024).

AHY menambahkan, lembaga-lembaga air itu harus dapat mengatasi masalah yang paling mendasar yaitu ego sektoral, dan juga tumpang tindih kepentingan antarpemangku kebijakan.

"Lembaga-lembaga air itu harus dapat mendukung koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi antarlembaga untuk mencapai bagaimana air dapat menjadi kesejahteraan bersama," ujar AHY.

Menurut AHY, sejumlah negara telah memiliki sebuah institusi untuk mengelola sumber daya air. "Kita dapat belajar sejumlah praktik baik dari banyak negara lain yang telah memiliki institusi seperti Kanada, Saudi Arabia, dan Afrika," ujar AHY.

AHY menilai, pada tingkat internasional, perlu juga ada sebuah lembaga yang bertujuan untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman krisis air yang segera datang. Lembaga itu harus gesit dan adaptif untuk dapat menanggulangi berbagai macam dimensi dalam hal pengelolaan air khususnya untuk mencegah dan memitigasi krisis yang dapat terjadi.

"Mari kita bersatu, mari kita berkolaborasi melalui forum yang sangat bergengsi ini, semoga kita dapat menghasilkan solusi yang efektif hari ini dan kita dapat mengambil tindakan yang nyata," pungkas AHY.