Badung, InfoPublik - Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 mencetuskan program pengelolaan terpadu pengelolaan air bagi negara kepulauan. 

Kategori negara kepulauan yang dimaksud antara lain negara kepulauan mikro dan negara kepulauan kecil.  Mayoritas negara yang dituju, terletak di Asia Pasifik. 

Alasannya, di negara tersebut, kini terancam tenggelam terdampak perubahan iklim yang terjadi secara masif dalam beberapa tahun belakangan. 

"Negara itu rentan terhadap bencana alam terdampam perubahan iklim yang terjadi secara masif," kata Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Yunitta Chandra Sari di Media Center World Water Forum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nusa Dua, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinisi Bali pada Kamis (23/5/2024). 

Tahapan yang akan dilakukan selama enam bulan ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah terkait dalam mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim. Instanasi pemerintah yang dimaksud antara lain BMKG, akademisi, instansi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah sungai. 

Nantinya, dari hal itu akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diolah melalui data yang akurat dari diskusi mendalam sejumlah pemangku kepentingan. Berbekal hal itu, akan dibwa untuk melakukan menjalankan pengelolaan terpadu bagi negara kepulauan itu. 

"Koordinasi dan sinkronisasi berbagai stakeholder," kata Yunitta Chandra Sari. 

Berkaitan dengan pendanaan, lanjut Yunitta, program tersebut berasal dari bauran APBN dan pendaan dari sejumlah organisasi di luar negeri.  Dana diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan di negara kepulauan dan pembangunan akses air. 

Diharapkan, program mulia tersebut bisa menyedot perhatian dari negara, korporasi, maupun organisasi lainnya untuk berpartisipasi. Sehingga, dampak yang diberikan melalui program tersebut bisa sangat masif. 

"adanya inovatif funding yang dilakukan oleh sejumlah pihak," pungkas Yunitta.