“Mengambil pelajaran (dari) Indonesia, kita membagi tugas, di tingkat pemerintah pusat apa yang dikerjakan, misalnya membuat target-target nasional, regulasi tingkat nasional, undang-undang, kemudian juga keuangan, dukungan keuangan dari pusat, membangun misalnya bendungan-bendungan besar, seperti yang sudah dikerjakan dalam pemerintahan Bapak Jokowi melalui Menteri Pekerjaan Umum, banyak bendungan yang dibangun, irigasi, kemudian penanganan banjir,” katanya.

Dalam pertemuan LRG World Water Forum ke-10 tersebut, Mendagri telah menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan pengelolaan air yang berhubungan dengan masalah pendidikan, perencanaan, hingga pendanaan. Dia menegaskan, air menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan air seperti banjir dan kekeringan juga harus ditangani dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

“Intinya yang kami sampaikan bahwa dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain, tentu kita perlu membuat semacam joint declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah, karena pemerintah-pemerintah daerah seluruh dunia itu di mana pun juga itu semua memberikan kontribusi untuk upaya global ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, upaya-upaya strategis pengelolaan air perlu dilakukan Pemda dengan dukungan berbagai stakeholder, seperti akademisi, media, masyarakat sipil, hingga tokoh agama. Untuk mendukung hal tersebut, baik di tingkat negara maupun Pemda tak bisa bekerja sendiri, sehingga kerja sama dibutuhkan di era transnasional (cross boundaries transnational) seperti sekarang ini.

“Kita juga menyampaikan tadi terakhir membolehkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah negara lain untuk sharing best practices sepanjang itu sesuai dengan aturan undang-undang nasional yang berlaku,” ujarnya.

Mendagri menekankan, peran Pemda sangat penting dalam menangani masalah air, karena memberikan kontribusi untuk upaya orkestrasi yang besar di tingkat nasional dan internasional. Perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa dalam memanfaatkan segala sumber daya dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan pengelolaan air.

“It is time for us to have more attention on water issue, on water related issue, dan dari Kemendagri pasti apa pun yang diambil kebijakan dari presiden atau presiden terpilih nanti kita akan tentu akan mendukung,” pungkasnya.